WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Aditya Perdana mengingatkan adanya politik uang yang semakin marak.
“Hati-hati maraknya politik uang yang dilakukan dengan cara konvensional ataupun digital. Modus politik uang tentu semakin canggih dan perlu menjadi perhatian serius oleh Bawaslu RI,” kata Aditya di Depok, Minggu (24/11).
Ia mengatakan apalagi tipikal masyarakat kita terhadap politik uang dapat dikatakan permisif ada sebagian setuju soal politik uang dan sebagian lainnya tidak setuju.
Baca juga:MUI Imbau Pilih Pemimpin ini di Pilkada
“Bahkan diantara yang setuju tersebut pun akan memilih orang yang memberikan uang. Ini menunjukkan potensi politik uang akan tetap tinggi mempengaruhi pilihan pemilih nanti,” ujar Aditya yang juga Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting.
Aditya memprediksi tingkat partisipasi diprediksi akan tetap tinggi dan tidak jauh berbeda dengan pemilu lalu yaitu sekitar 75 persen ke atas.
Namun, yang perlu diperhatikan tentu bagaimana pemilih tetap memiliki kemandiriannya dalam menentukan pilihan, bukan diarahkan atas dasar iming-iming material ataupun hal lainnya.
“Ini pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi semua pihak (peserta pemilu, penyelenggara ataupun berbagai kelompok masyarakat),” katanya seperti dikutip Antara.
Dikatakannya selama masa tenang, tentu menjadi hari-hari krusial bagi pemilih untuk menentukan pilihannya. Cara yang paling jitu adalah pelajari semua hal soal pasangan calon terkait dengan jejak rekam, visi misi ataupun program yang ditawarkan di semua platform sosial media.
Termasuk tentu yang juga seru adalah memperhatikan gesture tubuh dan cara bicara pasangan calon ketika debat publik yang direkam dan disiarkan di Youtube juga menarik diperhatikan.
Lebih dari 500 daerah akan melakukan pencoblosan kertas suara secara berbarengan dan penentuan terhadap hasil Pilkada akan segera diketahui, paling cepat dengan menggunakan quick count dan exit poll yang akan dirilis pada hari itu juga.
Baca juga:Komnas HAM Turun ke 13 Provinsi Rawan Penyalahgunaan Kekuasaan pada Pilkada 2024
Aditya berharap pilkada serentak ini mendapatkan pemimpin daerah yang amanah, bertanggung jawab dan lebih baik dalam pengelolaan daerah di masa datang.(pwk)