WARTABANJAR.COM, JAKARTA – DPR mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengatasi masalah kebocoran anggaran negara lewat penerapan dan penegakan hukum yang tegas dan keras. Namun, Presiden diingatkan agar tidak menjadikan hukum sebagai alat politik.
Demikian kata Anggota Komisi XI DPR RI Hillary Brigitta Lasut dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (26/10/2024). Menurutnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sangat bagus di sejumlah bidang.
“Di pemerintahan Pak Jokowi saya rasa sangat baik di bidang infrastruktur dan juga dalam pemerintahan. Ada begitu banyak hal-hal yang diterobos oleh Pak Jokowi meskipun ada juga yang menimbulkan pro kontra,” katanya seperti dikutip Wartabanjar.com.
Untuk itu, Hillary berharap pemerintahan Presiden Prabowo bisa mensosialisasikan lebih setiap kebijakan atau program yang akan diambil sehingga penerimaan rakyat dapat lebih baik.
Baca juga: Sejak Prabowo Presiden, Bakamla Kian Berani Usir Kapal China yang Masuk Perairan RI
“Kita berharap Pemerintahan Pak Prabowo bisa menjunjung tinggi rasa keadilan, jangan sampai hukum dijadikan alat politik yang hanya memperkuat satu dua partai, satu dua golongan tapi bisa untuk memperkuat aspirasi rakyat,” lanjut Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Hillary meyakini komitmen Presiden Prabowo Subianto akan membawa kembali hukum sebagai alat pencari keadilan sesungguhnya, bukan alat politik. Tinggal masyarakat nanti yang harus mengawalnya.
“Saya yakin di pemerintahan yang baru ini bisa, karena Pak prabowo sudah sampaikan langsung sendiri demokrasi dan hukum akan berjalan dengan baik, serta menjunjung tinggi rasa keadilan. Tapi harus ada pengawalan masyarakat Indonesia,” ujarnya.