Melihat fenomena itu dan isu lokal yang berkembang, pihaknya pun merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada KPU HST.
Diharapkan, KPU bisa mengakomodir untuk merumuskan aturan kepada para calon Bupati-Wakil Bupati HST dan menjadikan topik bahasan debat ke depannya.
“Kami harapkan KPU nantinya bisa memasukkan materi debat terkait komitmen #SAVEMERATUS, komitmen penolakan tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit, serta mendorong ekonomi hijau di HST,” ujar Dayat, Alumni Pendidikan Lingkungan Green Leaders Indonesia.
Lebih lanjut, pihaknya juga mendorong kampanye yang ramah lingkungan dan memastikan isu lingkungan jadi salah satu pokok isu prioritas dalam Pilkada. Serta, mendorong pencabutan izin tambang PT Antang Gunung Meratus (AGM) dari wilayah HST.
Rekomendasi lainnya, pihaknya juga mendorong pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) HST, pemerataan infrastruktur dan pendidikan khususnya di Pegunungan Meratus, pengelolaan persampahan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pemberantasan tambang maupun perambahan hutan ilegal.
“Suara kaum muda ini penting didengarkan karena saat ini pemuda merupakan pemilih mayoritas dalam Pilkada. Serta, pemuda juga yang akan merasakan dampak atau manfaat panjang dari kebijakan kepala daerah yang terpilih nantinya,” jelasnya.
Ia berharap, rekomendasi ini dapat dikawal bersama semua lapisan masyarakat. Tidak hanya menjadi bahan bahasan debat kandidat, tetapi juga jadi komitmen program bagi Bupati HST terpilih nantinya.