WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Penggulingan Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid melalui agenda yang mereka sebut Munaslub Kadin cukup menuai sorotan publik. Apalagi penolakan muncul dari sebagian besar pengurus Kadin provinsi.
Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid menegaskan tidak ada unsur politis terkait pelengserannya dari jabatan ketum. Menurutnya, isu tersebut hanyalah ulah segelintir orang yang memiliki kepentingan pribadi.
Baca juga:Munaslub Kadin Tunjuk Ketua Baru, Sejumlah Pengurus Daerah Protes
“Tidak, ini seperti yang saya katakan tadi, hanya ulah segelintir orang yang ingin mencapai kepentingan pribadi. Fokus kami di sini adalah mendukung keberlanjutan pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo Subianto,” ujarnya dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Minggu (15/9/2024).
Arsjad juga menegaskan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu (14/9/2024) yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketum Kadin periode 2024-2029 ilegal dan tidak sah. “Tidak sah, tidak!” tegasnya.
“Hanya ada satu Kadin Indonesia, yaitu Kadin yang dasar penyelenggaraannya ditetapkan melalui Undang-Undang 1 Tahun 1987 tentang Kading Indonesia dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022,” tambah Arsjad.
Seperti diketahui, pada Sabtu (14/9/2024) telah diselenggarakan Munaslub yang diprakarsai dewan pertimbangan dan beberapa pengurus Kadin.
Munaslub tersebut menghasilkan keputusan menunjuk Anindya Bakrie menggantikan Arsjad Rasjid.