WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani untuk menarik investor ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu dikatakan Rosan usai bertemu dengan Kepala Negara di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/08/2024). Menurutnya, instruksi Presiden itu untuk pembangunan investasi IKN juga diharapkan investor tidak hanya dari lokal, tapi juga investor asing. "Mengingat background saya juga investasi selama ini, jadi untuk lebih aktif lagi utamanya ke investor asing. Sehingga diharapkan terutama seperti ke negara yang sudah banyak berinvestasi ke indonesia seperti Singapura dan lainnya. Jadi yang sudah mengenal iklim investasi di Indonesia," ujarnya seperti dikutip Wartabanjar.com. Baca juga: Presiden Naikkan Tunjangan KPU 50 Persen Jelang Pilkada Selain investasi di IKN, lanjutnya, Presiden juga berbicara terkait rencana kerja financial center di IKN. Ia juga mendapatkan penugasan untuk mempercepat pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Merauke seluas 2 juta hektare. Penugasan itu untuk mendorong pembangunan 600 ribu kebun tebu supaya Indonesia tidak lagi bergantung pada gula impor. "Supaya ke depan kita tidak impor gula lagi itu harapan ke bapak presiden," ucapnya. Presiden berharap dirinya mendorong percepatan perijinan untuk kelancaran pembangunannya. "Izin-izin juga supaya dipercepat lagi sehingga pembangunan lancar. Selain tebu juga produk lainnya sehingga ke depan kita lebih independen masalah pangan," katanya. Baca juga: Terbitnya Putusan MK Tidak Mengubah Jadwal Pilkada Sebelumnya, pemerintahan Presiden Jokowi menetapkan impor pangan sebesar 12.437.218 ton yang terdiri dari impor beras, gula, bawang putih, daging lembu, dan jagung sepanjang tahun 2024. Deputi I Bidang Ketersediaan & Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa mengatakan proyeksi impor pangan dalam Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK) ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Meski Pemerintah melakukan importasi sejumlah bahan pangan, namun secara persentasinya tidak besar. Untuk beras mencapai 11 persen dari kebutuhan 31,2 juta sementara jagung sekitar 11 persen dan kedelai mencapai 95 persen. Baca juga: DPR Akan Tindaklanjuti Pencatutan NIK Untuk Dukungan Cagub Jakarta Di sisi lain pemerintah terus mengupayakan peningkatan produksi dalam negeri guna menekan angka impor.  (Sidik Purwoko) Editor: Sidik Purwoko