Dengan demikian, tandas dia, Sisunduk Hukum bukan hanya memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah, tetapi mendorong efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam pemerintahan daerah.
Hadirnya inovasi ini, kata dia, bertujuan meningkatkan efisiensi penyusunan produk hukum daerah, menyediakan akses terbuka kepada bahan-bahan penyusunan hukum daerah untuk meningkatkan transparansi dan memungkinkan partisipasi publik, mengurangi potensi kesalahan manusia dalam pengumpulan data, analisis, dan penyusunan teks peraturan.
“Sehingga bermanfaat untuk mengotomatisasi langkah-langkah dalam proses penyusunan hukum daerah sehingga menghemat waktu dan sumber daya, meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi mengenai penyusunan hukum daerah, memungkinkan mereka untuk lebih terlibat dan memberikan masukan, dan menjamin keamanan dan integritas data terkait dengan produk hukum daerah, melindungi informasi sensitif dari kebocoran atau penyalahgunaan,” papar dia.
Dengan Inovasi Sisunduk Hukum ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam efisiensi administrasi publik di Kabupaten Balangan.
Dengan aplikasi yang terintegrasi, proses penyusunan dan implementasi produk hukum daerah menjadi lebih cepat dan terorganisir.
Otomatisasi dan digitalisasi berbagai langkah dalam proses hukum mengurangi beban kerja manual, menghemat waktu, dan sumber daya, serta memastikan bahwa dokumen hukum yang diperlukan dapat diakses dan dikelola dengan lebih mudah.
“Karena Sisunduk Hukum memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan lebih akurat dan relevan. Melalui sistem ini, berbagai data dan bahan hukum dapat dikumpulkan, dianalisis, dan disusun dengan presisi tinggi. Hasilnya, produk hukum daerah lebih sesuai dengan perkembangan hukum positif dan kebutuhan masyarakat, mengurangi potensi kesalahan dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar hukum yang berlaku,” katanya.