Kajian ini menunjukkan perlunya penguatan kolaborasi multipihak, penyediaan anggaran yang memadai dan bisa diakses oleh semua pihak dalam rangka pelibatan OMS, khususnya kelompok rentan, yang lebih bermakna dalam pencapaian SDG’s. Perbaikan aturan di daerah, lokalisasi isu SDGs yang lebih sederhana dan penguatan forum SDGs di daerah menjadi rekomendasi temuan lainnya.
Di sisi kolaborasi multipihak, lokalisasi SDG’s dianggap dapat menjadi salah satu solusi. Namun sayangnya, keterlibatan non pemerintah misalnya dengan OMS dan SDGs Center di daerah dinilai masih belum maksimal. Selain itu, pihak swasta, perusahaan publik, universitas dan entitas lainnya juga dinilai berjalan masing-masing.
“Indonesia akan memiliki rencana pembangunan baru 2025-2029 sesuai visi misi program presiden terpilih seperti makan gratis, kartu perlindungan sosial dan lainnya. Data SDG’s nasional dan daerah bisa membantu data perencanaan penerima manfaat termasuk mengakselerasi program-program tersebut, sehingga lebih efisien dan tepat sasaran.” tutup Bona. (Sidik Purwoko)
Editor: Sidik Purwoko