Sementara itu, Dalam arahannya, Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, meminta agar daerah yang angka inflasinya masih berada diatas 2,51 atau rata rata nasional, dapat menerapkan langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan.
Langkah ini dianggap krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan global yang terus berkembang.
“Itu berarti terobosan kreatif yang dilakukan oleh teman-teman kepala daerah di wilayahnya masing masing belum tepat sasaran,” kata Tomsi Tohir.
Dalam upaya menekan inflasi, Tomsi Tohir menyebutkan beberapa strategi utama yang harus dijalankan. Pertama, memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam memantau dan mengendalikan harga-harga komoditas.
Kedua, meningkatkan efisiensi distribusi barang untuk mengurangi biaya logistik yang seringkali menjadi penyebab kenaikan harga.
Kemudian, strategi lainnya adalah memastikan ketersediaan pasokan pangan dan energi. Pemerintah daerah diharapkan dapat bekerjasama dengan para pelaku usaha untuk memastikan stok kebutuhan pokok tetap terjaga.
“Kemudian, untuk Indonesia bagian timur, kita lihat tidak semua inflasinya tinggi. Maka, untuk alasan transportasi, cuaca, kita harus bisa mengantisipasinya dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Pada Rakor Pengendalian Inflasi melalui Zoom Meeting di Command Center tersebut tampak hadir perwakilan BPS Provinsi Kalsel, Bulog Divre Kalsel serta KADIN Kalsel, Hadir pula sejumlah perwakilan SKPD lingkup Kalsel. (adpim)