Sebagai upaya sistematis dan terukur, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Korlantas Polri dan pemangku kebijakan terkait akan membentuk proyek percontohan di enam provinsi. Provinsi-provinsi itu yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.
“Tujuannya untuk dilakukan pendataan, evaluasi, dan sosialisasi keselamatan bus pariwisata dan bus umum, termasuk prosedur ramp check,” jelas Budi.
Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan mengatakan, para pakar telah memberikan banyak masukan dan rekomendasi terkait upaya meningkatkan keselamatan bus umum dan bus pariwisata.
Baca juga: Apa yang Tidak Boleh Dilakukan Saat Intermittent Fasting?
Sejalan dengan masukan para pakar, lanjut Aan, penyelidikan kasus kecelakaan bus pariwisata akan dilakukan secara teliti dan penuh kehati-hatian.
“Semua yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas seperti di Subang akan kami periksa. Artinya si pengusaha hingga perusahaan karoseri, karena ada indikasi perubahan bentuk dimensi dari deck biasa menjadi high deck, itu juga kemungkinan ada pasalnya serta akan diterapkan di kasus tersebut,” lanjutnya.
Korlantas Polri bersama dengan Ditlantas, Kasatlantas, serta pemangku kepentingan di bidang perhubungan yang ada di daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi, akan berkolaborasi untuk menangani bus pariwisata maupun bus umum yang ada.
Baca juga: Sarwendah Somasi 5 Akun Tiktok yang Dianggap Sebarkan Fitnah
“Mulai dari hulu, atau mulai dari pool bus yang ada di kota/kabupaten sampai dengan ke hilir, artinya penegakan hukum di jalan. Ini akan kami lakukan secara bersama-sama. Di luar enam provinsi tadi juga akan kami lakukan di seluruh Indonesia,” papar Aan.