WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Hutang Pemerintah Kota Banjarmasin yang mencapai Rp 348 Milyar menjadi beban pembangunan di kota tersebut. Karena itulah, Ambin Demokrasi menggelar dialog forum dengan tema “Hutang Pemko: Baparabut Tahadapi Nasi Tambah” di resto Lima Rasa pada Sabtu (9/4/2024) sore.
Perwakilan Ambin Demokrasi, Dr. H. Mohammad Effendy, SH.,MH mengatakan, hadirnya diskusi ini agar masyarakat faham persoalan hutang pemko yang hingga saat ini belum juga dilunasi.
“Diskusi ini hadir untuk membantu masyarakat sehingga dapat memahami mengapa pemko menghadapi persoalan yang serius, yaitu hutang yang relatif besar,” kata Effendy kepada wartawan termasuk Wartabanjar.com.
Pakar hukum Universitas Lambung Mangkurat itu menjelaskan bahwa saat ini masyarakat kebingungan dengan situasi pemko yang mengalami keterlambatan pembayaran pelaksana proyek pemkor.
“Pertanyaan masyarakat adalah mengapa ada persoalan pemerintah tentang keterlambatan pembayaran, hal seperti itu harusnya sulit terjadi karena dalam sistem anggaran, perencanaan dan penetapan semuanya sudah diperhitungkan, mana projek-projek yang akan dikerjakan,” tambah Effendy.
Baca juga: Menteri Pupr: Ambruknya Girder di Muara Enim Masih Diinvestigasi
Dalam dialog tersebut, hadir pula Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman ditemani Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, Edy Wibowo.
Sekdako Banjarmasin Ikhsan Budiman menjelaskan di hadapan audiens forum bahwa hutang dapat dilunasi sebelum APBD perubahan. Dalam waktu dekat, pemerintah akan melunasi secara bertahap hutang-hutangnya.