WARTABANJAR.COM, MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanaan evaluasi atas Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk Sektor Pengentasan Kemiskinan dan Sektor Penanganan Prevalensi Stunting, di kediaman Penjabat (PJ) Bupati Batola, Marabahan, Selasa (27/2/2024) lalu.
Evaluasi tersebut terdiri dari belanja direct dan indirect berkaitan dengan belanja langsung dan tidak langsung yang diterima oleh masyarakat seperti program pengentasan stunting dan penurunan prevalensi stunting yang termasuk belanja langsung diterima oleh masyarakat seperti makanan bergizi , telur dan susu.
Sedangkan, belanja indirect berkaitan dengan belanja modal dan perbaikan infrastruktur serta sarana sanitasi yang tidak langsung diterima oleh masyarakat.
Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan di acara ini menjelaskan belanja indirect diartikan belanja – belanja yang tidak menyentuh masyarakat dan bahkan kadang belanja yang tidak terkait dengan program itu sendiri atau capaian ultimate outcam. Jadi, potensi tidak efektif itu secara total 62,45 % dari seluruh anggaran yang di evaluasi kemudian dipetakan ke dalam 5 sektor itu secara aplikatif kedalam aplikasi evern tahun 2023,” katanya.
Dengan demikian, ada Rp198,3 miliar yang terindikasi atau berpotensi tidak efektif dan tentunya adalah belanja yang berpotensi tidak efektif.