WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Informasi hoaks seputar pengelolaan keuangan haji kerap tersebar di media sosial.
Disebutkan dana digunakan untuk infrastruktur atau pembangunan oleh pemerintah.
“Misalnya, ada yang bilang dana haji dipakai untuk infrastruktur. Semua itu tidak benar. Bisa cek langsung ke website atau medsos BPKH, atau tanyakan langsung ke kami Komisi VIII atau Kememterian Agama,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi.
Ia mengajak para tokoh masyarakat untuk membantu BPKH dalam menyosialisasikan tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).
Menurut Kahfi, ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa biaya perjalanan ibadah haji dinaikkan setiap tahun. Padahal, sebenarnya selama ini Bipih yang ditanggung jamaah hanya sebagian kecil dari biaya total biaya perjalanan.
“Untuk tahun 2023, harusnya setiap jamaah menanggung biaya Rp90,05 juta, namun yang ditanggung jamaah hanya sekitar Rp49,8 juta, selebihnya ditutupi dari biaya manfaat investasi BPKH,” ujarnya Senin (25/9/2023).
Baca Juga
Segera Daftar Baayun Maulid di UPTD Museum Lambung Mangkurat Banjarbaru
Kahfi juga mengajak masyarakat tidak mudah percaya dengan
Sementara itu Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyebut, hingga Juni 2023, posisi dana yang dikelola BPKH telah mencapai Rp156,59 triliun.
“Alhamdulillah nilai manfaat hingga Juli 2023 adalah Rp6,4 triliun. Nilai manfaat ini tentu akan kembali kepada jamaah,” ujarnya. (Rilis)
Editor Restu