BPKP Kalsel : Jangan Lagi Terjadi Anggaran Pemerintah Daerah Tak Pro Rakyat

Rudy menambahkan, atas dasar kekecewaan Presiden tersebut, melalui evaluasi perencanaan dan penganggaran serentak, BPKP akan memberikan gambaran secara utuh bagaimana postur anggaran pemerintah daerah, khususnya pada lima sektor, yaitu Pengentasan Kemiskinan, Penanganan Stunting, Pemberdayaan UMKM, Daya Saing Pariwisata, dan Ketahanan Pangan.

Hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran program tahun 2023 tersebut nantinya akan menjadi pembelajaran, sebagai langkah perbaikan ke depan dalam penyusunan anggaran.

“Kami berharap, pemerintah daerah di Kalimantan Selatan mendukung proses evaluasi tersebut sesuai dengan rencana dan mendapatkan hasil yang maksimal,” tutupnya. (hasby)

Baca Juga : Bank Kalsel Selalu Berbenah, Temuan BPK Penyaluran Dana CSR Rp 4 M diduga Tak Tepat Sasaran

Editor : Hasby