WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Hanya 20 persen anggaran instansi pemerintah untuk kegiatan konkrit yang langsung ke masyarakat, sedangkan 80 persennya merupakan indirect cost yang tidak langsung ditujukan ke masyarakat.
Diungkapkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M Harahap pada Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Program Tahun 2023 beberapa waktu lalu.
Dirinya mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pidato pada Rakornaswasin, pengganggaran pada pemerintah daerah masih tidak pro rakyat.
“Model penganggaran semacam itu tidak boleh lagi terjadi,” ucap Rudy M Harahap.
Lanjut Rudy, evaluasi tersebut ditujukan secara serentak kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia, tidak terkecuali kepada pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.
Baca Juga : Red Notice Terhadap Fredy Pratama Alias Miming Diterbitkan Polri Sejak Juni 2023
Rudy menambahkan, atas dasar kekecewaan Presiden tersebut, melalui evaluasi perencanaan dan penganggaran serentak, BPKP akan memberikan gambaran secara utuh bagaimana postur anggaran pemerintah daerah, khususnya pada lima sektor, yaitu Pengentasan Kemiskinan, Penanganan Stunting, Pemberdayaan UMKM, Daya Saing Pariwisata, dan Ketahanan Pangan.
Hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran program tahun 2023 tersebut nantinya akan menjadi pembelajaran, sebagai langkah perbaikan ke depan dalam penyusunan anggaran.
“Kami berharap, pemerintah daerah di Kalimantan Selatan mendukung proses evaluasi tersebut sesuai dengan rencana dan mendapatkan hasil yang maksimal,” tutupnya. (hasby)