Lebih kanjut, OC Kaligis menjelaskan, menurut UU Nomor 115 ayat (7) kalau kerigian negata itu ditetapkan oleh BPK, lantas kenapa inspektorat tidak dapat masuk ke Kadin, karena itu bukan wewenang dan ranahnya.
“Kalau bukan kok bisa dikarang-karang, ini saya berbicara sesuai UU semuanya, bukan saya karang. Nanti semua uang kadin bisa diperiksa oleh BPK, dimana ada itu peraturannya,” jelas OC Kaligis.
Oleh sebab itu, menurut OC Kaligis, perkara ini sangat aneh, kenapa penerima uang yang lain tidak ditahan.
“Ini pasti ada main sama wakil bupati, diakan kembalikan uang Rp300 juta itu kan barang bukti, kenapa tidak ditetapkan sebagai tersangka juga, dan masih banyak yang lainnya,” kata OC Kaligis.
“Masa uang pengganti Rp41 Miliar dibebankan semuanya kepada Abdul Latif, dimana sekarang laporan keuangannya uang tersebut,” lanjutnya.
“Karena bagi saya, Kadin bukan hubungannya untuk diperiksa dalam TPPU, karena kalau uang Kadin apa yang salah, uang Kadin bukan uang APBD, APBD tidak akan berkurang dengan Kadin memberikan uang kepada orang,” pungkasnya. (Iqnatius)
Editor: Erna Djedi