Ia kemudian membubuhi komentar. Menurutnya, negara memang wajib memeriksa siapa pun yang korupsi.
Namun, ia mengingatkan agar hukum tak dijadikan sebagai alat untuk menjegal siapa saja yang hendak bertarung pada kontestasi politik.
“Saya ambivalen soal ini. Wajib memang bagi negara untuk memeriksa pihak-pihak yang terkait dengan kasus korupsi yang menjahati rakyat. Di sisi lain, (walau saya bermasalah dengan Cak Imin cs) saya tak ingin kontestasi politik menjadikan hukum sebagai bahan jegal-jegalan. Itu bahaya bagi masa depan bangsa,” tegas Alissa.
Ia mengutarakan ketidaksetujuannya terhadap upaya pengungkapan kasus tapi untuk menjegal pihak lain. Sebab hal itu sama dengan menggadaikan kedaulatan hukum di Indonesia.
“Segala kasus siapa pun yang diungkap untuk main jegal-jegalan, saya tidak setuju. Itu menggadaikan kedaulatan hukum di Indonesia, hanya untuk kepentingan lima tahunan. Semoga tidak ada,” tulis Alissa dalam cuitannya itu.
Meski pihak Cak Imin kerap memandang rendah Gusdurian, tetapi Alissa menegaskan bahwa Gusdurian tetap bersikukuh menjalankan keteladanan Gus Dur, yakni tak pernah terpikir untuk membalas dendam.
“Walaupun cs-nya Cak Imin meremehkan Gusdurian yang katanya cuma 150 orang saja, setidaknya kami keukeuh mengambil keteladanan Gus Dur untuk bersikap adil dan memikirkan Indonesia, tidak mikir hanya balas dendam, tidak menggadaikan ideologi demi jabatan dan kekuasaan,” pungkasnya. (berbagai sumber)
Editor: Erna Djedi