Kasus yang terjadi di Lamongan merupakan satu dari ratusan kasus hingga Agustus 2023 yang sudah masuk ke Kemendikbudristek untuk dilakukan penanganan melalui mekanisme investigasi dan penerapan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
“Kami pastikan bahwa pemantauan dan koordinasi erat terkait penanganan kasus-kasus yang terjadi di lapangan bisa menjadi prioritas seluruh pemangku kepentingan baik pusat dan daerah sehingga selanjutnya bisa mendorong lebih banyak praktik baik upaya pencegahan kekerasan di satuan pendidikan,” tegas Chatarina.(rilis)
Editor Restu