“Kalau sekadar memilih cawapres karena berasal dari partai tertentu, jika tidak dipilih ditakutkan nanti partai tersebut bakal menarik diri. Maka itu pengingkaran terhadap komitmen koalisi karena sejak awal koalisi ini sudah disepakati setara. Tidak ada ketua kelasnya,” ungkap Ali.
Berbeda dengan Nasdem, Partai Demokrat justru menilai cawapres Anies Baswedan lebih tepat adalah kader partai politik.
Hal tersebut sesuai dengan fungsi partai politik itu sendiri, seperti kaderisasi dan sumber rekrutmen kepemimpinan.
“Jadi tidak pas mewacanakan cawapres Anies dari tokoh nonparpol. Wacana ini bertentangan dengan fitrah partai politik yang menjadi pilar demokrasi dan pemegang mandat sebagai peserta pemilu,” ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/8/2023).
Kamhar juga menegaskan, dalam kriteria cawapres yang telah ditetapkan Anies, tidak ada sama sekali kriteria yang tak membolehkan figur berlatar belakang parpol.
Menurut dia, tudingan figur parpol tak akan bisa berlaku adil terhadap partai lainnya, merupakan tudingan yang sudah pasti keliru dan ahistoris.
“Pak SBY telah membuktikan selama 10 tahun menjadi presiden dan Partai Demokrat sebagai the ruling party, bisa berlaku adil terhadap mitra koalisi. Itu antara lain menjadi fungsi manajemen atas kesepakatan yang dibangun,” ungkap Kamhar.
Sementara PKS tidak mempermasalahkan apakah cawapres Anies berasal dari kader partai politik atau tokoh nonpartai politik.
PKS menyerahkan sepenuhnya keputusan cawapres kepada Anies Baswedan dan siap mendukung siapa pun yang Anies pilih nantinya.