Padahal sejak 2015 lalu, menurutnya pemerintah setempat sudah menghabiskan dana APBD untuk pembebasan lahan dan sebagainya mencapai Rp100 miliar.

Selain itu, menurutnya, semakin lama proses pembangunan nilai biaya yang dikeluarkan juga akan semakin tinggi.

“Bagaimana ini bisa cepat terselesaikan, kalau alasan pusat tadi tahun 2030. Kita tidak sepakat karena pembangunannya sudah jalan,” imbuhnya.

Melalui jembatan penghubung ini, Ia berharap dapat berpengaruh terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Tanah Bumbu.

“Ini juga menarik minat investor dari China, mereka mengaku siap. Kita hanya menunggu MoU antar Pemkab Kotabaru, Tanah Bumbu dan Pemprov Kalsel,” pungkasnya. (edj/mc)

Editor: Erna Djedi