“Kalau dari pusat dananya tahun 2030, nanti kita coba minta bantuan dari DPR RI dan lainnya untuk menyampaikan ke Kementrian agar pencairan dana pusat bisa lebih cepat,” ungkapnya.
Baca juga: Kecelakaan Maut di Jembatan Basirih, Korban Dievakuasi ke RSUD Ulin
Sementara itu, Sekda Kabupaten Kotabaru, Said Akhmad berharap keberadaan jembatan yang menjadi salah satu proyek kebanggan Kalsel itu segera terwujud.
“Kenapa kita mendesak juga, karena salah satu laut terdalam itu ada di Pulau Laut, di Mekar Putih kalau kita ingin membuat pelabuhan internasional,” ujarnya.
Ia menyayangkan anggaran pusat akan cair tahun 2030 untuk jembatan penghubung itu.
Padahal sejak 2015 lalu, menurutnya pemerintah setempat sudah menghabiskan dana APBD untuk pembebasan lahan dan sebagainya mencapai Rp100 miliar.
Selain itu, menurutnya, semakin lama proses pembangunan nilai biaya yang dikeluarkan juga akan semakin tinggi.
“Bagaimana ini bisa cepat terselesaikan, kalau alasan pusat tadi tahun 2030. Kita tidak sepakat karena pembangunannya sudah jalan,” imbuhnya.
Melalui jembatan penghubung ini, Ia berharap dapat berpengaruh terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Tanah Bumbu.
“Ini juga menarik minat investor dari China, mereka mengaku siap. Kita hanya menunggu MoU antar Pemkab Kotabaru, Tanah Bumbu dan Pemprov Kalsel,” pungkasnya. (edj/mc)
Editor: Erna Djedi