WARTABANJAR.COM, BARABAI – Transportasi menjadi permasalahan yang dikeluhkan jajaran Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Permasalahan itu, disampaikan Panwascam saat bertemu Komisi I DPRD Kalsel dan Bawaslu Provinsi Kalsel dalam kegiatan pemantauan di Kecamatan Labuan Amas Utara, HST, dan Kecamatan Amuntai Selatan, HSU, terkait kesiapan Panwaslu untuk melakukan pengawasan Pemilu 2024 mendatang.
Dalam pertemuan tersebut, Panwaslu Kecamatan Labuan Amas Utara keluhkan sulitnya kondisi georgrafis yang menjadi salah satu hambatan dalam mengawasi Pemilu.
Ketua Panwaslu Kecamatan Labuan Amas Utara, Bobby Heryadi, S.Sos.I., mengungkapkan seperti di Desa Sungai Buluh yang harus ditempuh dengan menggunakan alat transportasi air.
Baca juga: Pasangan Kekasih Digerebek Warga Tanah Laut di Sebuah Rumah Kontrakan
“Di Awang Landas tidak bisa dilalui lewat darat, harus kelotok, dan itu biayanya seratus ribu sekali jalan,” ungkapnya kepada wakil rakyat Komisi I beserta Bawaslu Provinsi Kalsel.
Bobby juga menyampaikan harapannya terkait honor Panwas Kelurahan/Desa (PKD) agar dapat disesuaikan dengan beban kerja.
Ketua Bawaslu Kabupaten HST, Mailinasari, juga menambahkan masih ada desa lain yang agak sulit untuk ditempuh.
“Di Desa Pahalatan juga di kecamatan ini dalam hal melakukan pengawasan harus ada alat transportasi khusus, yakni kelotok atau perahu. Ini juga kita tingkat geografisnya juga cukup tinggi,” ujarnya.
Senada dengan itu, di tempat terpisah, salah satu pihak Panwaslu Kecamatan Amuntai Selatan juga mempermasalahkan terkait transportasi. Mereka berharap adanya bantuan transportasi.