H Fariduddin juga mengungkapkan mengenai Mesjid Pusaka Banua Lawas yang memerlukan perbaikan.
Firman Yusi menggaris bawahi permasalahan tersebut dari sisi cagar budaya dari Masjid Pusaka tersebut.
“Yang secara langsung kaitannya dengan Komisi IV, soal upaya untuk menjaga cagar budaya kita, Mesjid Pusaka Banua Lawas. Ini Komisi IV barangkali nanti tetap berkoordinasi dengan Komisi III karena wilayahnya adalah wilayah milik kewenangan Pemerintah Pusat, maka barangkali akan bersama-sama dengan Komisi III untuk memastikan karena tahun 2022 itu sudah pernah diusulkan agar tahun 2023 ini pinggir sungai di sekitar Mesjid Pusaka Banua Lawas itu untuk ditangani oleh Pemerintah Pusat,” jelasnya.
Salah satu anggota Perkades Banua Lawas, H Anang, mengungkapkan sulitnya kegiatan pertanian di Desa Hapalah.
“Pertanian tahun 2011, baru bisa menanam padi karena banyak air atau mungkin SDM nya yang tidak berminat,” ujarnya.
Mengenai SDM yang juga ranah Komisi IV, Firman Yusi mengatakan SDM di bidang pertanian memang diperlukan.
“Kalau kita ingin menjadi penyangga pangan IKN, maka mestinya kita menyiapkan sumber daya manusia di bidang pertanian khususnya dari kalangan generasi muda sehingga cita-cita kita untuk jadi penyangga itu bisa lebih,” tandasnya. (edj)
Editor: Erna Djedi