WARTABANJAR.COM – Pemprov Kalsel menjelaskan perihal besaran biaya penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 atas kesepakatan DPR dan Pemerintah sebesar Rp 90 Juta.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Solhan menjabarkan kebijakan ini terdiri dari dua komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).
“Yang ditanggung jemaah dengan rata-rata Rp 49.812.700,26 dan penggunaan nilai manfaat per jemaah sebesar Rp 40.237.937,00 dengan skema ini, penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan sebesar Rp 90.050.637,26,” ujar Ahmad Solhan, Kamis (16/2/2023).
Baca Juga
Anies Baswedan Mendadak Tidak Enak Badan Saat Akan ke Banjarmasin
Dengan demikian, rata-rata jemaah akan membayar Rp49,8 juta rupiah dengan penggunaan dana nilai manfaat mencapai Rp8,090 triliun. Kesepakatan ini sebagai skema usulan pemerintah sebelumnya, dengan jemaah membayar Rp69 juta dan penggunaan nilai manfaat Rp5,9 triliun.
Namun setelah melalui serangkaian pembahasan, muncul sejumlah alternatif pemikiran yang perlu didiskusikan, antara lain efisiensi dalam pengelolaan BPIH serta peningkatan BPIH secara gradual untuk mencapai konsep istitha’ah.
Kesinambungan ini, perlu menjadi perhatian bersama, penyelenggaraan haji akan terus berlangsung di masa-masa mendatang dengan jumlah antrian seluruh Indonesia mencapai lebih 5 juta jemaah, yang juga berhak atas nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana setoran awal mereka.
Kesepakatan tersebut diharapkan akan segera diusulkan kepada Presiden untuk diterbitkan Keputusan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, sehingga calon jamaah haji juga memiliki acuan terkait biaya haji Tahun 1444 H 2023 M saat ini.