WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SP4N Lapor Pemerintah Kota Banjarmasin, telah menerima sebanyak 277 keluhan masyarakat, selama tahun 2022.
Angka pengaduan tersebut naik dibandingkan laporan yang diterima Pemko Banjarmasin di 2021 yang hanya 253 laporan.
SP4N sendiri merupakan suatu layanan yang dikembangkan oleh Pemko Banjarmasin, untuk menampung keluhan dan aspirasi melalui daring.
Kendati demikan, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banjarmasin, Windiasti Kartika mengatakan, angka tersebut justru turun dibandingkan saat.awal dibentuk.
BACA JUGA: Akses Jalan Rusak Akibat Banjir, Halimah Sekeluarga Terpaksa Pakai Rakit untuk Kegiatan di Luar Rumah
“Awal ada SP4N Laporan ini, ada 700 laporan setahun, sekarang sisa 200-an untuk 2022,” kata Windi.
Berdasarkan instruksi Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina, lanjut Windi, agar pihaknya menganalisis terkait adanya penurunan yang signifikan ini.
“Apakah kinerja dari pemerintah Kota Banjarmasin sudah membaik, atau karena memang masyarakat sudah cenderung melek digital, mengadu langsung ke sosial media, atau di sosial media Wali Kota,” kata Windi kepada wartabanjar.com, Senin (30/1/2023).
Selain itu, papar Windi, ada pula Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah memberikan pelayanan publik melalui kanal aduan mereka sendiri.
“Rencananya akan diintegrasikan dengan pemko, supaya nanti dari pemko pun bisa memantau, apakah sudah ada tindak lanjut atau seperti apa,” papar Windi.
Hal ini dilakukan, guna menghindari permasalahan yang sama, tidak diadukan secara berulang kali.
Sehingga Pemko Banjarmasin bisa melihat progres penyelesaian masalah dan tenggat waktu bisa disamakan.
Disinggung tentang jenis aduan yang kerap kali diterima Pemko Banjarmasin, Windi menyebutkan laporan kebanyakan mengenai infrastruktur.
“Misalnya tentang PJU yang mati, drainase, sampah, bangunan pasar. Kalau soal jalanan, itu hampir tidak ada lagi jalanan yang rusak di Banjarmasin,” pungkasnya. (Qyu)