Saat itu, lanjut Junaidi, terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
Mediasi tersebut bertujuan untuk menyelesaikan masalah tentang adanya kewajiban atau tagihan yang macet dari PT PCN atau Hendri terkait dengan PT Angsana Terminal Utama (ATU)
“Maming meminta saya karena dia tahu saya cukup dekat dengan Hendri,” ucap Junaidi..
Junaidi juga mengungkapkan, jika PT PCN memiliki Izin pertambangan di Tanah Bumbu dari perusahaan lain, yaitu PT BKPL yang di pimpin oleh Rudi Suteja.
Bahkan, kata saksi, Hendri juga pernah bercerita kepadanya jika PT ATU yang sebelumnya milik terdakwa telah diambil alih oleh Hendri.
Selain itu, Junaidi juga mengaku diminta oleh terdakwa untuk memperbaiki dokumen terkait balik nama PT BKPL menjadi PCN.
Bahkan sempat beberapa kali terjadi perubahan nama-nama orang yang memiliki jabatan di PT PCN.
Terkait adanya pembayaran fee dari kegiatan operasional di pelabuhan, Junaidi juga mengetahui hal tersebut, dari cerita Hendri Setyo kepada dirinya waktu bertemu di Jakarta.
“Fee itu dibayar ke badan hukum PT PSP kemudian ke PT PAL, bukan ke pribadi,” kata Junaidi.
Sementara itu, terdakwa Mardani H Maming menilai keterangan saksi Junaidi sudah membalikan fakta.
“Dia mengatakan saya meminta untuk memediasi perjanjian itu tidak benar, saya tahunya dia diminta oleh Hendri. Saya juga memiliki lawyer sendiri dan penyelesaian dokumen sangat alot,” ucap Terdakwa.
“Jadi semua keterangan saksi tidak benar,” sambungnya.
Meskipun demikian, saksi tetap pada kesaksiannya yang telah ia sampaikan kepada majelis hakim di Pengadilan Tipikor Banjarmasin. (qyu)
Editor: Erna Djedi
