WARTABANJAR.COM, JAKARTA- Harga beras di pasar saat sedang naik.
Hal itu diakui Kementerian Perdagangan.
Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Syailendra mengatakan saat ini harga beras di pasar sudah jauh dari harga fleksibilitas Rp 8.800 per kilogram (kg) menjadi Rp 9.000- Rp 9.200/kg.
Katanya, sekarang ini panen gadu istilahnya kualitasnya bagus tapi produksinya tak banyak.
“Kan kalau datanya surplus artinya sekarang Bulog supaya menyerap. Memang ada fleksibilitas naik di tingkat panggilan itu harga beras sudah naik. Karena fleksibilitas naik, harga di pasar itu naik Rp 9.200,” kata Syailendra, Kamis (20/10/2022).
Diduga harga di tingkat penggilingan sudah naik menyebabkan kenaikan harga jual beras di pasar.
Kenaikan itu juga membuat Perum Bulog sulit menyerap beras dari petani karena fleksilitas sementara Rp 8.300 menjadi Rp 8.800.
Sementara, cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini memang belum mencapai 1,2 juta ton.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan stok CBP BULOG per September 2022 ini sekitar 791 ribu ton.
Masih diperlukan peningkatan menjadi 1,2 juta ton sampai dengan Desember 2022.
Guna meningkatkan CBP, Perum BULOG, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Sulawesi Selatan dan stakeholder perberasan menggelar pertemuan Optimalisasi Penyerapan Gabah/Beras Dalam Negeri Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa, (20/10/2022), di Makassar.
Dalam kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan Komitmen Penyerapan Beras oleh seluruh Kabupaten/Kota, para mitra penggilingan, serta BULOG guna memenuhi kebutuhan pelaksanaan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) atau operasi pasar, antisipasi tanggap darurat, serta alokasi untuk kebutuhan mendesak lainnya.
“Upaya ini harus kita lakukan, karena di tengah potensi krisis pangan dunia ini sangat penting untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas beras sebagai komoditas strategis. Maka dari itu, diperlukan sinergi dan kerja bersama seluruh stakeholder, dari mulai Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Satgas Pangan Polri, asosiasi dan kelompok tani, serta pelaku usaha BUMN, BUMD, dan penggilingan swasta,” paparnya. (berbagai sumber)