WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Guna meningkatkan kerjasama, mewujudkan keterpaduan, menyamakan persepsi dalam pembinaan jasa konstruksi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten/ Kota dan tingkat provinsi, asosiasi pelaku jasa konstruksi se Kalsel, digelar Rapat Koordinasi Forum Jasa Konstruksi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2022.
Salah satu agenda Rakor adalah menyikapi permasalahan yang ada dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan terupdate, sehingga mampu mewujudkan tata Kelola jasa konstruksi yang baik
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel, Ahmad Solhan membuka langsung Rakor yang bertempat di Hotel Roditha Banjarbaru pada Rabu (14/9) lalu.
Ahmad Solhan menyampaikan, hal ini sesuai dengan amanat Undang- udang RI nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi bahwa yang dimaksud dengan Lembaga adalah organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi sesuai kewenangannya.
Pengamat Jasa Konstruksi, Subhan Syarief mengatakan, bicara jasa konstruksi dasarnya tak hanya persoalan regulasi saja atau hal sinergisitas lembaga, bila melihat tempo dulu, maka sejak lama hal tersebut sudah banyak dibicarakan dan dilakukan.
“Tapi sayangnya tak pernah bisa mencapai tujuan besarnya. Masalah besar yang terkait kemanfaatan langsung dipekerjaan jasa konstruksi tak banyak dilakukan dan tidaklah bisa tercapai. Kutat kutit kita masihlah di tataran konseptual, belum dalam tataran implementasi yang mampu memberikan dampak langsung bagi kemajuan jasa Konstruksi Daerah,” katanya.
Ketua LPJKP Kalsel periode 2016 – 2020 itu juga mengatakan, dalam forum jasa konstruksi bisa lebih fokus membicarakan persoalan membuka peluang pasar jasa konstruksi (pekerjaan bagi pengusaha dan pekerja konstruksi) di daerah agar semakin bisa berkembang.
Karena bila dicermati dasarnya banyak pengusaha dan SDM daerah yang tak menjadi ‘tuan rumah’ dalam mengerjakan proyek di daerahnya. Usaha kecil di daerah sudah semakin sulit.