WARTABANJAR.COM, MARABAHAN – Wakil Bupati Barito Kuala, H Rahmadian Noor, meminta Badan Pusat Statistik (BPS) bisa menghadirkan data komprehensif bagi masyarakat serta mempermudah para pengguna yang ingin memanfaatkan untuk kemajuan pembangunan.
“Prinsip pemerintahan yang baik (good governance) telah menjadi acuan dalam berbagai aktivitas pemerintahan. Mengingat salah satu bentuk penerapan sistem good governance pada tataran tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah melalui informasi data,” ujar saat membuka
rapat koordinasi (Rakor) sosialisasi pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Selasa (20/09/2022).
Rakor ini dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Kuala (Batola).
Wakil Bupati H Rahmadian Noor menyambut baik dan mengapresiasi dilaksanakannya sosialisasi.
Mantan anggota DPRD Batola ini menyatakan, Pemkab Barito Kuala telah memiliki peraturan bupati dalam mendorong keterbukaan dan transparansi data untuk pembangunan berkualitas yaitu Perbup Nomor 078 Tahun 2022 tentang Satu Data.
Dengan kondisi global yang tidak menentu dan menyebabkan inflasi di berbagai daerah serta kenaikan harga BBM, sebutnya, menjadikan pelaksanaan perlindungan sosial perlu perbaikan.
Bantuan sosial sebagai bagian dari perlindungan sosial, katanya, harus disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Termasuk yang terdampak pandemi Covid-19 dan berbagai program bantuan sosial yang terus bermunculan sejak Maret 2020 lalu.