Para kepala daerah dan desa juga harus mempercepat realisasi anggaran yang masih rendah di Kalimantan Selatan, termasuk penyerapan anggaran untuk Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
“Untuk mengendalikan inflasi daerah dan menanganani dampak sosial pengalihan subsidi BBM, pemerintah daerah dan desa harus segera memetakan kesiapan daerah dan desa, termasuk pemutakhiran data penerima Bantuan Sosial,” urainya.
Rudy menambahkan, untuk pemutakhiran data tersebut, para kepala daerah dan desa harus membangun komunikasi efektif kepada masyarakat dengan memanfaatkan Aplikasi “Cek Bansos” dan mengoptimalkan tenaga pendamping setempat.
Lebih lanjut, ia meminta, untuk menjaga ketersediaan pasokan dan harga sembilan bahan pokok di Kalimantan Selatan, pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) harus dilibatkan.
“Pengendalian inflasi dan penanganan dampak sosial pengalihan subsidi BBM harus diperkuat dengan kolaborasi bersama TNI/Polri, kejaksaan, instansi vertikal, dan korporasi,” imbuhnya.
Rudy menyampaikan, kegiatan pengendalian inflasi daerah dan penanganan dampak sosial pengalihan subsidi BBM akan dikawal oleh BPKP. Hal ini sesuai dengan arahan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh.
“BPKP akan mendampingi pemerintah daerah dan desa di Kalimantan Selatan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawabannya,” tutup Rudy. (has)
Baca Juga :
Mahasiswa Teriaki Anggota DPRD Kalsel yang ‘Kabur’ Saat Hujan di Aksi Demo Penolakan Kenaikan BBM
Editor : Hasby