Airlangga mengungkapkan, partisipasi pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat TPID saat ini mencapai 78 persen, meningkat dari partisipasi tahun lalu yang sebesar 71 persen.
“Ada beberapa daerah yang berprestasi, tentu diharapkan dapat diberikan fasilitas dan tambahan tentunya insentif dari Ibu Menteri Keuangan,” imbuhnya.
Selaku Ketua TPIP, Airlangga menyampaikan bahwa pihaknya juga terus berupaya meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam pengendalian inflasi, terutama menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Ini dilakukan melalui program 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Dari segi keterjangkauan, pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa bansos (bantuan sosial) baik dari APBN maupun APBD. Dari segi ketersediaan, cadangan beras relatif aman melalui Bulog 1-1,5 juta ton. Sementara kelembagaan melalui fasilitas KUR (Kredit Usaha Rakyat) pertanian dan juga sistem resi gudang. Sistem gudang ini yang masih perlu dioptimalisasikan,” ujar Airlangga.
Airlangga juga menekankan perlunya komunikasi yang efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat sehingga tidak menimbulkan panic buying.
Di dalam laporannya, Airlangga juga menggarisbawahi peran APBN dalam menekan kenaikan harga BBM dengan mengalokasi subsidi pemerintah.
Dengan semua program dan upaya yang telah dilakukan, Menko Perekonomian berharap laju inflasi dapat terus dijaga.
“Kami terus berharap beberapa program dan extra effort yang dilakukan dan diperkirakan laju inflasi 2022 di kisaran 4-4,8 persen. Bloomberg memprediksi angka 4,5 persen,” pungkasnya. (edj)