“Kami meminta semua Pemda, Polres dan Kantah se-Kalsel dapat memahami esensi dan melakukan aksi-aksi yang diperlukan untuk membangun peradaban pelayanan publik yang membawa manfaat bagi masyarakat serta terhindar dari maladministrasi”, papar Hadi.
Sementara itu, Asisten Ombudsman Kalsel, Ita Wijayanti yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut mengungkapkan, hasil survei zona kepatuhan di Kalsel pada tahun 2021 menempatkan mayoritas Pemda memiliki kepatuhan sedang atas pemenuhan standar pelayanan.
“Untuk rinciannya, dari 13 kabupaten/kota yang mendapat kepatuhan tinggi adalah Pemerintah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut, sedangkan 10 pemda lainnya memperoleh zona kuning alias kepatuhan sedang.
Ita juga menjelaskan, bahwa workshop ini merupakan tahap awal yang bertujuan menyampaikan informasi atas rencana pelaksanaan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
“Selain itu, kegiatan ini menjadi pengingat bagi para penyelenggara pelayanan publik yang dinilai untuk terus berkomitmen dan berupaya memperbaiki pelayanan publik di instansi masing-masing,” jelas Ita.
Pada kegiatan tersebut, juga turut menghadirkan Guru Besar UIN Antasari sekaligus Tokoh Nasional Prof. Dr. H. Abdul Hafiz Anshary AZ, MA yang menyampaikan materi tentang Membangun Peradaban Pelayanan Publik Banua.
Disamping beliau sebagai narasumber ekternal, acara diisi pula oleh narasumber dari internal Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman Kalsel, Muhammad Firhansyah. (Qyu)
Editor: Yayu Fathilal