“Penambahan pesawat baru mau pakai uang mana? Apakah pakai uang (PMN) Rp7,5 triliun itu? Dan saya mau nanya, biaya operasional dan pengeluaran Garuda dan penjualan tiket dengan harga mahal dibanding maskapai sejenis misal Lion Air, Batik Air, kemudian direksi hitung-hitung, dan dilaporkan, selama ini (keuangan) merugi. Kalian pakai konsultan seperti apa untuk manajemen Garuda ini? Kok enggak malu dilihat rakyat, direksi yang ambil kebijakan merasa percaya diri dan serasa (paling) benar,” ketus legislator dapil Sumatera Utara III tersebut dikutip laman DPR RI, Sabtu (2/7).
“Tiket yang kalian (Garuda) jual harusya menyamai (maskapai lain), minimal Batik Air. Dan harus bisa untung. Kalau dibilang rugi lagi, artinya direksi baru pakai manajemen lama, alias pakai mark up biaya pengeluaran. Kalau itu masih terjadi, Garuda harus dibubarkan. Manajemen harus diganti semua, karena sudah kotor. Enggak mungkin bisa nyapu lantai bersih jika sapunya kotor. Cuma untuk bayar bengkel uang Rp7,5 triliun itu enggak salah? Atau jangan-jangan uang Rp7,5 triliun itu untuk bayar utang direksi lama,” selidik Rudi.
Sementara, Direktur Keuangan Garuda Indonesia Prasetyo menjelaskan, rencana penambahan armada akan dilakukan dengan dua opsi.
Pertama dengan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Perusahaan Pengelola Aset, atau dengan badan usaha swasta yang ingin menghidupkan pesawat yang sedang tidak digunakan atau under maintenance dengan cara bagi hasil untuk rute selektif.
“Menunggu PMN agak lama sekitar 6 bulan, tapi opsi lain seperti mengundang sinergi dengan PT PPA. Kalau nanti disepakati kita akan diskusi lagi,” kata Prasetyo.