Terkait itu, pengawas SPBU Belitung Darat, Fathur, mengakui masih ada kendala saat pendaftaran.
“Seperti handphone dan jaringan,” ujarnya.
Oleh sebab itu, pihaknya pun menyediakan gerai atau posko untuk masyarakat melakukan pendaftaran di MyPertamina.
“Bisa langsung datang saja kesini, kita akan bantu pendaftaran dan mendownloadnya. Tapi sebagian masyarakat sudah memahami juga sih,” tuturnya.
Ia menekankan, bahwa per tanggal 1 Juli 2022 ini, pihaknya hanya melakukan sosialisasi dan tahap pendaftaraan untuk masyarakat.
“Bukan langsung penggunaan. Ini sekalian sosialisasi. Kalau untuk pemberlakuan kita tunggu pihak Pertamina lah, kalau tidak salah 1 bulan,” pungkasnya.
Ribet
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI, Paramitha Widya Kusuma mengkritisi rencana pemerintah ingin memberlakukan pemakaian aplikasi MyPertamina untuk pembelian bahan bakar Pertalite bagi masyarakat.
Menurut dia, masyarakat kecil selalu dibuat susah sama pemerintah.
“Pada dasarnya, saya tidak setuju dengan segala sesuatu yang membuat rakyat kecil ribet dan susah untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi hak mereka. Apalagi menggunakan aplikasi seperti itu, pasti banyak yang tidak paham,” kata Paramitha.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menilai akar permasalahan dari penggunaan aplikasi ada dua, yaitu subsidi tidak tepat sasaran, bensin bersubsidi tidak sampai kepada yang berhak. Makanya mau pakai aplikasi baru lagi, padahal dulu sudah ada program digitalisasi lebih dari 5.500 SPBU.
“Lalu apa hasilnya digitalisasi SPBU itu? Berarti kan selama ini digitaliasi tidak benar-benar dijalankan dengan baik, padahal digitalisasi itu sudah memakan dana triliunan rupiah,” jelas dia.