WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – BPKP sedang mengawal peran strategis APBN sebagai peredam kejut (shock absorber). Ini diminta langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu ketika berkunjung ke BPKP.
Peran APBN sebagai peredam kejut itu akan meningkatkan layanan publik dan melindungi keselamatan rakyat Indonesia dari guncangan yang terjadi di dunia saat ini.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan saat mengisi materi “Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Instansi Vertikal di Kalimantan Selatan” yang diorganisasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Galaxy Hotel, Selasa (14/6/2022).
“APBN telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi shock absorber, yaitu meredam gejolak ekonomi nasional akibat kondisi global saat ini yang sedang guncang,” katanya, melalui rilis tertulis yang diterima wartabanjar.com.
Lanjutnya, peran strategis APBN tersebut akan mampu mengendalikan inflasi, menjaga daya beli dan tingkat kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, dan mencegah meningkatnya kriminalitas.
Buktinya, walau dihadang scarring effects, diperburuk dengan situasi perang Rusia-Ukraina, Indonesia berhasil mengubah pertumbuhan ekonomi dari minus 0,70 persen di triwulan I tahun 2021 menjadi 5,01 persen di triwulan I tahun 2022.
“Fungsi peredam kejut dalam APBN membawa implikasi strategis, yaitu belanja APBN meningkat signifikan untuk subsidi, kompensasi, dan bantuan sosial, serta realokasi atau penghematan anggaran kementerian/lembaga,” jelasnya.