“Selama ini kami kerjasama dengan stakeholders terkait, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) serta Satuan Pengawasan (Satwas) sudah sering berkoordinasi. Kemarin saat konflik sebenarnya kita sudah berkunjung ke Jateng dan berdiskusi mencari solusi agar tidak terulang lagi, mungkin masalah faktor ekonomi juga yang menentukan dan terjadilah pembakaran tersebut,” kata Zia.
Zia mengatakan, setelah berdiskusi dengan pihak Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), di bulan Juni nanti diadakan patroli bersama, karena ada beberapa laporan yang masuk bahwa aktivitas cantrang telah dimulai yang membuat masyarakat resah.
Selain itu, Seksi Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP Kalsel, juga memiliki kegiatan untuk membina Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dengan tujuan sebagai garda terdepan.
“Ada sekitar 200 Pokmaswas di Kalsel dangan jumlah 10-20 orang per kelompok. Nantinya di tahun depan akan diadakan forum pengawas se-Kalsel, yaitu mencari solusi terkait distructive fishing di perairan darat HSS, HST, HSU dimana penyumbang kasus adalah penyetruman,” tambah Zia.(aqu/MC)
Editor Restu
