“Terlebih lagi di tengah himpitan ekonomi selama masa pandemi adanya kenaikan harga bahan bakar hingga bahan pokok, serta kenaikan pajak, tentunya kami akan melakukan langkah lanjutan,” kata Fahrani.
Selanjutnya, DPRD Kalsel akan mengadakan rapat, terkait bagaimana teknis nantinya, misalnya terkait penyaluran BLT minyak goreng 100 ribu per bulan akan menggandeng dinas sosial, kemudian satgas pangan, kepolisian dan lainnya supaya BLT ini tepat sasaran.
Kedua, masih terkait minyak goreng akan mengadakan rapat bersama dengan tiga perusahaan besar perkebunan sawit di Kalsel, untuk bisa membangun pabrik minyak goreng di Kalsel.
“Sehingga stok di sini dapat terpenuhi lebih dahulu. Kebunnya sudah ada di sini, jangan sampai hanya kerusakan lingkungan yang tersisa, tapi juga keperluan masyarakat terkait hal ini dapat dipenuhi,” ucapnya
Ketiga, terkait penundaan pemilu, pihaknya khususnya dari partai PDIP menolak penundaan pemilu, kami sepakat presiden dan wakil itu cuma 2 periode, perlu sekali adanya regenerasi.
“Sementara untuk pajak 11% ini, kami berharap bisa ditunda dahulu, karena masa ekonomi kita masih belum pulih seutuhnya, apalagi saat ini mau lebaran, semua serba perlu,” pungkasnya. (Qyu)
Editor Restu