Dalam surat tersebut, Mardani yang saat ini juga menjabat Bendahara Umum PB NU itu diminta menghadap kepada Jaksa Madya Penuntut Umum Abdul Salam Ntani Jaksa Pratama Penuntut Umum Wendra Setiawan, dan Jaksa Pratama Penuntut Umum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Rhasky Gandhy Arifan.
Mardani dipanggil sebagai saksi untuk mendatangi kantor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pada pengadilan Negeri Banjarmasin, yang berada di Jalan Tembus Pramuka, No.6, Pengembangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Sumber di kejaksaan membenarkan pemanggilan Mardani H Maming sebagai saksi. Terkait kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung RI.
“Ditangani Kejaksaan Agung, silakan ke Kapuspenkum Kejagung,” ucap sumber.
Kasus ini bermula saat Direktur Utama PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) dipimpin Almarhum Henry Soetio disekitar 2010 berencana melakukan kegiatan usaha pertambangan Batubara di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dan berencana juga memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Pada Awal Tahun 2010 tersebut Henry Soetio bertemu dengan Bupati Tanah Bumbu yang saat itu dijabat oleh Mardani H Maming. Kemudian, pada pertengahan 2010, Mardani memperkenalkan Henry Soetio dengan Dwidjono selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Tanah Bumbu (Kadis ESDM) selaku bawahan.
Perkenalan tersebut dilakukan guna membantu Henry Soetio dalam pengurusan IUP. Kemudian sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, Kadis ESDM bertemu kembali dengan Henry Soetio untuk memproses pengurusan IUP dengan cara mengalihkan IUP milik PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) menjadi IUP PCN.