WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M Harahap, mengungkapkan empat proyek strategis bernilai Rp 18,951 triliun gagal mengambil peluang skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Ditengah keterbatasan anggaran pemerintah, apalagi terkuras untuk penanganan Covid-19, pilihan skema KPBU menjadi rasional untuk diupayakan mendanai proyek-proyek strategis yang bernilai sangat besar.
Hasil evaluasi BPKP terkini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kota Banjarmasin masih belum memahami skema KPBU.
Pengaturan KPBU telah ada dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015 sebagai pengganti Perpres 67 Tahun 2005 yang telah beberapa kali diubah terkhir dengan Perpres 66 tahun 2013.
Contoh pembangunan infrastuktur di Indonesia telah menggunakan skema KPBU, antara lain, Proyek Palapa Ring, yaitu pembangunan jaringan Backbone Optic Nasional yang menghubungkan 90 Kabupaten di Indonesia.
Proyek ini berdampak pada terhubungnya 514 Kabupaten/Kota di Indonesia ke jaringan telekomunikasi dan internet, Proyek Bandara Komodo di Labuan Bajo di Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur, dan Proyek Tempat Pengolahan dan Pemroses Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo di Bogor.
Rudy menjelaskan, sebenarnya terdapat potensi digunakan skema KPBU pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
“Ada 3 proyek yang tidak jadi dilaksanakan karena keterbatasan APBD, yaitu (1) Jalan Lintas Banjarbaru–Batulicin, ditaksir membutuhkan biaya Rp14,3 triliun, (2) Pusat Layanan Jantung Terpadu (Kalimantan Cardiovasculer) di RS Ulin, perlu biaya Rp176 miliar, dan (3) Pusat Infeksi dan Syaraf Terpadu RSUD Ansari Saleh, ditaksir Rp475 miiyar. Sedangkan pada Pemerintah Kota Banjarmasin, ada rencana Proyek Kawasan Industri Terpadu Mantuil di Banjarmasin, ditaksir membutuhkan biaya Rp 4 triliun,’’ paparnya.