“Jadi, monitoring itu sudah terjadwalkan dan saat ini kami lakukan yaitu reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk mencegah terjadinya tindak korupsi,” ujar Fidayeen.
Selain itu, Fidayeen mengatakan Inspektorat Daerah juga terbuka terhadap laoran masyarakat terkait praktik KKN, dan akan menindaklanjutinya.
SKPD Pemprov Kalsel pun juga didorong untuk bekerja semaksimal mungkin sebagai pengawasan untuk mengawal pembangunan.
“Pengaduan masyarakat tetap kita tindaklanjuti untuk mendukung kegiatan pengawasannya. Kemudian, kami dorong setiap SKPD untuk berkinerja lebih baik lagi secara transparan dan akuntabel, agar terhindar dari korupsi,” kata Fidayeen. (edj/hms)
Editor: Erna Djedi
