WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN-Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengantisipasi bencana gempa dan tsunami yang sewaktu-waktu dapat menghantam Bandara Ngurah Rai, Bali.
Dalam siaran pers, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati yang didampingi oleh General Manager Bandara Ngurah Rai mengatakan keberadaan Bandara Ngurah Rai ini sangat vital bagi Indonesia sebab menjadi pintu masuk utama bagi para wisatawan dari berbagai negara di tengah pandemi.
Bali merupakan salah satu destinasi wisata andalan Indonesia dan menjadi favorit wisatawan dunia.
Selain itu berbagai agenda internasional sering diadakan di pulau berjulukan Pulau Dewata tersebut.
Jarak bandara dengan bibir pantai yang sangat dekat yaitu 0 kilometer sangat berbahay jika ada tsunami dan gempa yang bisa saja sewaktu-waktu terjadi.
Dwikorita memaparkan, sedikitnya ada tiga upaya yang dilakukan BMKG untuk mengantisipasi ancaman bencana tersebut yaitu:
- Meningkatkan akurasi pemodelan terkait dengan bahaya tsunami karena bandara ini berada di pesisir pantai yang berhadapan dengan sumber gempa berpotensi tsunami atau terjadinya megathrust selatan Bali.
- Memasang sistem penerima informasi gempa bumi dan tsunami (WRS New Generation) yang akan diintegrasikan ke dalam sistem yang ada di command center Bandara Ngurah Rai. WRS ini memungkinkan masyarakat dan seluruh pengguna bandara mengetahui adanya gempa bumi dan potensi terjadinya tsunami dalam waktu kurang dari 5 menit atau sekitar 2-4 menit.
- BMKG akan melakukan upaya edukasi kepada pemangku kebijakan dan petugas yang terkait dengan penyelamatan di bandara tersebut, dengan cara melatih serta menyelenggarakan drill atau simulasi evakuasi terkait dengan respon informasi gempa dan tsunami secara cepat dan tepat, untuk upaya penyelamatan di bandara.
“Mitigasi juga harus dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota setempat untuk semakin meminimalkan dampak kerugian dan korban jiwa sebab di lokasi sekitar bandara juga terdapat banyak kawasan ekonomi dan permukiman penduduk,” katanya.
Realita ini, lanjutnya, hendaknya menjadi catatan bagi pemerintah dan semua pihak saat hendak membangun infrastruktur, sebab wilayah Indonesia berada di lingkaran cincin api sehingga rawan terjadinya gempa bumi dan tsunami.
“Idealnya, pembangunan berbagai fasilitas publik diarahkan di wilayah yang aman dari bencana untuk menghindari korban jiwa dan kerugian,” sebutnya.