Langkah selanjutnya, tambahnya, meningkatkan moralitas ASN Pemkab HSU dengan membangun  budaya organisasi dan kesejahteraan ASN. Pemkab juga harus mengajak APH untuk mengedepankan Inspektorat dalam menangani permasalahan administrasi pemerintahan.

Rudy menegaskan bahwa BPKP akan membantu Pemkab HSU dalam penguatan governansi, manajemen risiko, dan sistem pengendalian. Karena itu, katanya, "Pemkab HSU harus menjadikan Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebagai target kinerja."

Ia juga menambahkan, Pemkab HSU harus meningkatkan kapabilitas APIP dan membangun sistem anti kecurangan (fraud control plan/fraud risk analysis). "Ini merupakan perwujudan komitmen BPKP untuk selalu Hadir dan Bermanfaat," tegasnya.

Husairi Abdi sebagai Plt Bupati HSU akan berakhir masa jabatannya tanggal 18 November 2022. Karenanya, ia memberikan apresiasi yang tinggi atas kesediaan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan mendampingi Pemkab HSU dalam memulihkan reputasi Pemkab HSU. (has)

Editor : Hasby