WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan terus meningkatkan akses hunian layak melalui sejumlah program pembangunan perumahan utamanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kami ingin masyarakat mendapatkan hunian layak dan berkualitas terutama bagi perumahan dengan fasilitas bantuan pembiayaan dari Pemerintah. Masyarakat harus mendapatkan kualitas rumah sesuai haknya, dan pengembang tentunya juga harus memenuhi kewajibannya.” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dilansir PUPR, Selasa (11/1/2022).
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, mengatakan sejumlah program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan antara lain membangun rumah khusus, rumah susun, peningkatan kualitas rumah swadaya milik MBR yang belum memenuhi standar layak huni, serta penyaluran bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk rumah MBR.
“Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Pemerintah bersama stakeholders bidang perumahan bekerja keras memastikan 70 persen rumah tangga di Indonesia menghuni rumah layak melalui penyediaan sekitar 11 juta unit rumah” kata Iwan.
Dikatakan Iwan, pada Tahun 2022 Ditjen Perumahan mendapat alokasi anggaran sejumlah Rp5,1 Triliun.
Anggaran tersebut akan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menyediakan Adapun target pembangunan 1.823 unit rumah khusus, 5.141 unit rumah susun, penanganan 87.500 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik MBR, dan penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) untuk melayani 20.500 unit rumah milik MBR.