Satpol PP Kota Banjarmasin Layangkan SP2 kepada Pemilik Lahan di Oprit Jembatan HKSN

WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Polemik pembangunan Jembatan HKSN dalam pembebasan lahan atau persil milik warga hingga saat ini masih belum selesai, membuat pembangunan jembatan tak bisa diselesaikan sesuai target.

Diketahui, sebelumnya permasalahan tersebut sudah sampai ke meja pengadilan negeri (PN) kota Banjarmasin, dan menghasilkan putusan jalur konsinyasi.

Berdasarkan putusan tersebut, pihak pemerintah kota (Pemko) Banjarmasin melalui Satpol PP, telah melayangkan surat peringatan (SP) kesatu, pada Senin (20/12/21) silam, kepada para pemilik persil yang masih belum menerima uang ganti rugi pembebasan persil atau lahan pembangunan jembatan HKSN, agar segera melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang ada dipersil atau lahan tersebut.

Terbaru, pihak Satpol PP kembali melayangkan SP kedua, pada Senin (27/12/21) kemarin, kepada para pemilik persil tersebut.

“Untuk SP kedua sudah kita kirimkan kemarin kepada para pemilik lahan,” ujar Kasatpol PP kota Banjarmasin, Ahmad Muzaiyin, saat dijumpa wartabanjar.com, Selasa (28/12/21) siang.

Ia juga menuturkan, untuk tahapannya ada tiga SP yang akan yang dikirimkan dengan tenggat waktu yang berbeda, apa bila pemilik lahan masih belum melakukan pembongkaran terhadap bangunan tersebut.

“Untuk SP 1 itu kita beri waktu 3 hari, untuk SP ke 2 kita beri waktu 3 hari, dan untuk SP ke 3 kita berikan waktu 3 hari,” tutur Kasatpol PP

Apabila pihak pemilik lahan masih belum melakukan pembongkaran setelah dikirimkan SP ketiga dan juga waktu yang ditentukan, pihak pemko Banjarmasin melalui Satpol PP berhak melakukan penertiban atau pembongkaran terhadap bangunan yang ada dilahan tersebut.

“Jadi sesuai dengan Permendagri, ketentuan dan standar operasional prosedur (SOP) kami, Satpol PP bisa melakukan penertiban atau pembongkaran terhadap bangunan tersebut,” ucap Kasat.

Terkait masalah pembongkaran, kata Kasatpol PP, pihaknya menargetkan pada awal bulan Januari tahun 2022 sudah dilakukan penertiban atau pembongkaran.

Baca Juga :   Bupati Abdul Hadi Tegaskan Tak Ada PHK Tenaga Kontrak di Pemkab Balangan

“Targetnya minggu pertama bulan Januari 2022 nanti sudah kita lakukan penertiban atau pembongkaran, kalau para pemilik lahan masih belum melakukan pembongkaran,” kata Muzaiyin.

“Sehingga proses pembangunan jembatan HKSN bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan,” lanjutnya.

Selanjutnya, Kasatpol PP juga, membeberkan kalau pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pihak pemilik persil, Senin (27/12/21) kemarin, di kantor Satpol PP, Kota Banjarmasin.

“Kemarin mereka sudah datang kesini, kita juga sudah berkordinasi juga, dengan para pemilik lahan. Beberapa hal sudah kita sampaikan terkait tahapan-tahapan yang sudah berjalan, yang mana apabila tidak ada pembongkaran dengan sendirinya, pihak pemko Banjarmasin melalui Satpol PP akan melakukan penertiban, sesuai dengan SOP nya,” beber Kasatpol PP.

Pada pertemuan tersebut, pihak pemilik lahab meminta keringanan waktu pembongkaran, namun tidak dapat dipenuhi oleh pihak Satpol PP.

“Sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah disampaikan kepada para pemilik lahan, kita tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” jelas Kasatpol PP.

Saat disinggung terkait masalah gugatan terhadap pemko Banjarmasin, yang telah dilakukan oleh pemilik lahan ke PN Kota Banjarmasin, papar Muzaiyin, terkait masalah gugatan tersebut, akan ada bagian hukum pemko Banjarmasin yang akan menindak lanjutinya.

“Sementara untuk pembongkaran sendiri, dari hasil rapat internal kami bersama pihak instansi terkait, akan tetap dilakukan pada minggu pertama Januari 2022 mendatang,” papar Muzaiyin.

“Jadi kita juga sambil memantau perkembangan seperti apa tahapanya dan bagaimana saran dari bagian hukum, akan coba kita telaah lebih lanjut,” pungkas Kasatpol PP. (qyu)

Editor: Erna Djedi

BERITA LAINNYA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

TERBARU HARI INI