Keinginan panitia untuk melakukan perubahan, diminta langsung oleh Kepala Dinkes Banjarmasin, Machli Riyadi.
“Kami bilang ke beliau (Kepala Dinkes Banjarmasin, Machli Riyadi), kami tidak punya draft, karena SK itu dibuat oleh sekretaris pribadi beliau. Akhirnya perubahan dilakukan oleh beliau sendiri dan SK baru ini diperuntukkan untuk diserahkan saat pemeriksaan,” bebernya.
Yannuardiansyah pun membacanya.
“Di SK terbaru, nama Kepala Dinkes hilang. Kemudian ada nama salah satu staff juga hilang, dan ada perubahan penambahan redaksi,” ujarnya.
Hingga dirinya dipanggil jaksa pada Senin (22/11/21) lalu.
“Di hari itu ya saya serahkan apa adanya, kalau memang ada perubahan,” imbuhnya.
Selanjutnya, dia turut bercerita terkait proposal yang diserahkan ke sejumlah rumah sakit, puskesmas, apotik, tenaga kesehatan hingga hotel serta instansi lain di luar lingkup Dinkes Banjarmasin.
Kata Yannuardiansyah, kegiatan di setiap HKN ini memang sudah berlangsung sejak tahun 2019 lalu.
Tahun ini dirinya menjadi ketua. Dirinya pada 1 Oktober ditunjuk jadi Kabid Kesmas dan mengakui tidak berpengalaman menggelar HKN.
“Tidak tahu menahu soal bagaimana internal di Dinkes ini. Jadi cuma bisa berprasangka baik saja,” jelasnya.
Dirinya juga tidak mengetahui langsung berapa dana hasil pungutan tersebut dan baru mengetahui saat pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangannya.
Sementara itu, Kasi Intelijen Kejari Banjarmasin, Budi Mukhlish mengatakan pihaknya telah mengumpulkan sejumlah alat bukti.
