“Regulasi-regulasi yang dulu tidak pernah ada sejarahnya UMP naik 1 persen. Kenaikan terakhir dari 2019 ke 2020, naik 8 persen sekian. Itu pun kami tolak,” kata Yoeyoen.
“Bahkan yang sebelum-sebelumnya, UMP di Kalsel naik diangka dua digit, 11 persenan, bahkan sampai 21 persenan lah,” tambahnya.
Ia juga mengatakan, pandemi Covid-19 jangan dijadikan sebagai alasan pembenaran kecilnya kenaikan UMP Kalsel di tahun 2022.
Yoeyoen juga menuturkan, pihaknya berencana untuk berdiskusi dengan Gubenur Kalsel, berharap agar UMP Kalsel di tahun 2022 bisa mengalami kenaikan minimal 5 sampai 8 persen.
“Karena Gubernur masih punya wewenang untuk menetapkan UMP di daerahnya,” ucap Yoeyoen.
Selain itu juga, Yoeyoen juga mengungkapkan, apabila tidak bisa bertemu dengan Gubernur ataupun hasil dari pertemuan tidak seperti yang diharapkan, kaum buruh akan menggelar aksi akbar, sebagai wujud protes terhadap kenaikan UMP Kalsel yang hanya 1,01% saja.
“Kalau masih tidak menemukan hasil yang memuaskan, kami dari FSPMI dan juga dari aliansi buruh se Kalsel akan menggelar aksi akbar,” ungkap Yoeyoen.
“Di daerah lain para aliansi buruh sudah mulai melakukan aksi dalam beberapa hari terakhir ini,” lanjutnya.
Ia juga membeberkan bahwa aliansi buruh siap saja kalau UMP Kalsel tidak mengalami kenaikan, dengan catatan pemerintah bisa memastikan kebutuhan barang pokok bisa bertahan dan tidak mengalami kenaikan.
“Namun kenyataannya di lapangan saat ini harga kebutuhan bahan pokok saja sudah mengalami kenaikan,” paparnya.