“Termasuk bisa menghindari pembunuhan karakter nama menteri yang disebutkan,” tegasnya.
Anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan dengan turunnya penegak hukum maka masyarakat akan mengetahui kebenaran dari isu yang berkembang liar tersebut.
“Secara kasat mata tentu kita sulit memastikan isu itu. Tapi dengan kewenangannya, aparat penegak hukum bisa memulai guna menjawab kegusaran publik soal isu menteri berbisnis PCR,” ucapnya.
“Sebab isu ini seperti kata pepatah, mencari kesempatan dalam kesempitan,” demikian Nasir Djamil.(aqu/berbagai sumber)
Editor Restu