WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terus berupaya meningkatkan layanan administrasi kependudukan, sesuai dengan pencanangan tahun 2021 sebagai Tahun Kualitas Layanan Dukcapil.
Sebab, tahun ini menurut Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, tidak ada intervensi politik. Maksudnya, tidak ada Pileg dan Pilpres atau pun Pilkada sehingga Dukcapil betul-betul bisa bekerja dengan tenang.
Di bawah komando Dirjen, Zudan, Dukcapil banyak bergerak maju membenahi pelayanannya mulai dari sistem, aplikasi, prosedur, dan standar kompetensi SDM.
Untuk menguji sejatinya tingkat kepuasan masyarakat atas layanan Dukcapil, untuk pertama kalinya Ditjen Dukcapil disurvei secara independen oleh Pusat Studi Sosial Politik (Puspoll) Indonesia.
“Kepada Pak Muslimin (Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, red.) saya bebaskan untuk menyurvei, meneliti apa yang sesungguhnya nyata di lapangan. Tidak ada intervensi dari kami. Dinas Dukcapil daerah pun tidak tahu kalo mereka disurvei,” kata Dirjen Dikcapil, Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta, Kamis (7/10/2021).
Tujuannya, kata Dirjen Zudan, adalah untuk pembenahan atau perbaikan agar Dukcapil bisa memberikan pelayanan sesuai dengan ideologi pelayanan Dukcapil: “Pelayanan yang membahagiakan masyarakat.”
“Jadi Dukcapil akan terus bergerak memberikan pelayanan Adminduk yang mudah, cepat, terintegrasi. Kita hindari betul yang namanya pungutan liar dan calo,” kata Dirjen Zudan tegas.
Dari 24 out put layanan yang tersedia, Dirjen Dukcapil meminta Puspoll melakukan survei terhadap sejumlah layanan primer Adminduk, seperti perekaman dan perubahan data KTP-el, KK, dan pembuatan akta lahir.