Oleh sebab itu Bupati Tanbu mengusul kepada pihak pusat semoga pembagian vaksin ini bisa secepatnya, sehingga langkah strategis yang dilakukan selama ini bisa seimbang dan lebih sinergis.
Bahkan jadi catatan khusus ,kalau misalnya Pemerintah Pusat secara nasional memang belum bisa melakukan penganggaran secara maksimal maka, diusulkan agar daerah daerah diberikan kelonggaran untuk pembelian vaksin, tentunya mendapatkan payung hukum agar pelaksanaan itu bisa mendapatkan legalitas.
“Selaku dokter saya merasa miris rasanya, segala yang dilakukan gerakan pencegahan seperti 5 M penyuluhan masker dan cuci tangan tapi vaksin tidak ada,” tutupnya.
Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartanto pun menanggapi permasalahan yang disampaikan oleh Bupati Tanah Bumbu itu. Terkait fakta dilapangan prihal animo warga minta divaksin itu sudah dilaporkan kepada Presiden.