Masalah tersebut menjadi kewajiban pemda setempat untuk mengurus dan membereskannya.
Namun demikian, ia juga meminta operator pelabuhan dapat memberikan bantuan, misalnya beasiswa kepada anak-anak di sekitar kawasan pelabuhan untuk melanjutkan sekolahnya.
Ia mengatakan sumber dananya bisa dianggarkan dari tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) atau dari gaji bulanan sejumlah direksi dan komisaris operator pelabuhan.
“Tapi, harus ada keseimbangan pula, misalnya ada keluarga dari masyarakat yang bekerja di pelabuhan, demi anaknya yang sedang menempuh pendidikan, terutama kuliah,” katanya.
Djoko menambahkan dalam mengelola pelabuhan yang modern, pihak berwenang harus berani untuk menghilangkan biaya atau pungutan yang sebetulnya tidak perlu, seperti container crane yang tidak ada peran buruh, namun proses bongkar muatnya tetap dipungut biaya.
Ia juga menyarankan TNI AL dari kesatuan marinir dijadikan kepala pengamanan di lingkungan pelabuhan. (ant)
Editor: Erna Djedi
