WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyarankan operator pelabuhan meniru cara pengelolaan di sektor kereta api guna mengatasi masalah premanisme dan pungutan liar di lingkungan pelabuhan.
“Stasiun yang dulu kumuh, sekarang sudah rapi dan menarik, padahal kawasan stasiun juga dulunya penuh dengan aksi premanisme,” katanya di Jakarta, Rabu.
Djoko mengatakan aksi premanisme di pelabuhan sudah berlangsung lama. Hal tersebut, kata dia, terjadi di hampir semua pelabuhan, terutama pelabuhan besar yang aktivitasnya tinggi.
Pengamat dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang itu menilai masalah sosial-ekonomi seringkali menjadi penyebab masalah premanisme.
Menurut dia, jika lingkungan pelabuhan dipenuhi masyarakat yang tergolong miskin dan kumuh, maka dapat dipastikan hal itu terjadi. Bahkan, tak jarang terjadi kerja sama dengan oknum aparat juga.
“Dalam bidang apapun, apabila pelanggaran murni dilakukan sendiri oleh pelaku, pasti hanya akan berlangsung sementara. Tetapi, kalau pelanggaran sudah berlangsung rutin dan terus-menerus, pasti sudah ada kerja sama,” ujarnya.
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu menambahkan jika di sekitar kawasan pelabuhan masih terdapat kemiskinan, hal itu bukan tugas dan kewajiban pihak operator pelabuhan untuk mengurusinya.
Masalah tersebut menjadi kewajiban pemda setempat untuk mengurus dan membereskannya.
Namun demikian, ia juga meminta operator pelabuhan dapat memberikan bantuan, misalnya beasiswa kepada anak-anak di sekitar kawasan pelabuhan untuk melanjutkan sekolahnya.